Pemerintah berencana untuk melakukan pensiun dini terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan biaya pensiun dini PLTU batubara sangat mahal. Salah satu PLTU yang akan dipensiunkan adalah PLTU Cirebon. Menurutnya, diperlukan dana sekitar US$300 juta atau sekitar Rp4,59 triliun untuk melakukan pensiun dini PLTU tersebut.
“Jika bicara tentang pensiunkan PLTU, PLTU Cirebon itu membutuhkan dana US$330 juta,” katanya seperti dikutip detikcom, Jumat (08/09).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa PLTU Cirebon dengan kapasitas 660 megawatt memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 4,4 juta giga ton jika dihentikan operasinya.
Namun, masalah yang dihadapi saat ini adalah pendanaan untuk pensiun dini tersebut. Sri Mulyani juga mengkhawatirkan dampak kenaikan suku bunga yang bisa membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal.
“Oleh karena itu, kita harus mencari keseimbangan antara sumber pendanaan ekuitas dan pinjaman. Ketika suku bunga naik, kita perlu mempertimbangkan siapa yang akan menanggung biayanya,” tambah Sri Mulyani.
Baca Berita Lainnya: Dapat Anggaran Ratusan Triliun di 2024, Polri Minta Tambah 12 Triliun. Buat Apa?
PLTU Cirebon akan menjadi salah satu PLTU yang akan dipensiunkan oleh pemerintah melalui skema pendanaan blended finance energy transition mechanism (ETM).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan dana investasi senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,65 triliun telah terkumpul dari skema ETM. Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan pensiun dini terhadap beberapa PLTU dengan total kapasitas 1,5 gigawatt.
“Ini akan dimanfaatkan hingga tambahan US$4 miliar oleh Bank Dunia, ADB (Asian Development Bank) dan lainnya termasuk pemerintah Indonesia,” katanya.
JFA/EFR
Referensi: detikcom
