Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan pemerintah telah berhasil mengumpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp13,87 triliun per 31 Juli 2023. PPN ini dipungut melalui 139 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Jumlah tersebut dikalkulasikan selama empat tahun terhitung dari tahun 2020 hingga 2023. Setoran tahun 2020 Rp731,4 miliar, 2021 sebesar Rp3,90 triliun, 2022 sebesar Rp5,51 triliun, dan 2023 sebesar Rp3,73 triliun.

Sebelumnya pada Juli lalu, pemerintah telah menunjuk dua pelaku usaha PMSE baru untuk menjadi pemungut PPN. Mereka adalah Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. dan Grammarly, Inc. Penunjukan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022. Sejauh ini, pemerintah telah menunjuk 158 PMSE termasuk Netflix, Spotify, dan TikTok.

Berdasarkan peraturan tersebut, pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. 

Selain itu, Netflix cs juga harus menghasilkan bukti pungutan PPN, seperti invoice komersial, billing, tanda terima pesanan, atau dokumen serupa yang mencantumkan informasi tentang pungutan PPN dan pembayarannya.

Baca Berita Lainnya: Instagram Raup Rp9,9 Triliun dari Jualan Centang Biru

Dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam berusaha antara pelaku usaha konvensional dan digital, pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang menjual produk atau layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Kriteria untuk menjadi pemungut PPN PMSE termasuk transaksi dengan nilai lebih dari Rp600 juta per tahun atau Rp50 juta per bulan dari pembeli Indonesia dan jumlah trafik yang melebihi 12 ribu per tahun atau seribu per bulan di Indonesia.

JFA/EFR

Referensi: detikcom