Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp146,98 triliun di tahun 2024. Dana ini bisa menjadi sumber utama bagi swasta atau BUMN Karya untuk mendapatkan kontrak kerja.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan anggaran tersebut belum mencakup dana dari Inpres Jalan Daerah yang diharapkan sebesar Rp15 triliun. Selain itu, anggaran ini juga belum termasuk pembangunan di 4 provinsi otonomi baru di Papua dengan alokasi Rp11 triliun.
Basuki menjelaskan prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2024 meliputi pembangunan 23 bendungan dengan rincian yaitu 1 bendungan baru, 7 dalam proses, dan 15 sudah selesai. Selain itu, terdapat juga pembangunan irigasi seluas 4.000 hektar dan perbaikan irigasi seluas 38.000 hektar.
“Dalam pembangunan jalan tol, ada dukungan pemerintah sepanjang 19,36 km serta pembangunan jalan tol oleh pihak lain sepanjang 526,77 km,” katanya seperti dikutip Emitennews, Jumat (18/08).
Kementerian PUPR di tahun depan juga akan membangun dan meningkatkan Saluran Penyedia Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.985 liter/detik. Terdapat juga rencana penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan proyek strategis lainnya seluas 352 hektar.
Baca Berita Lainnya: Jokowi Alokasikan Anggaran Infrastruktur Rp 422,7 Triliun dalam RAPBN 2024
Selain itu, pembangunan lain yang dalam rencana adalah pembangunan 2.585 unit rumah susun, 45.872 unit rumah swadaya, serta pembangunan 820 unit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program padat karya juga akan berlanjut dengan target menyerap 309 ribu tenaga kerja pada tahun 2024,” tambahnya.
Lebih lanjut, Basuki menuturkan Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp35,376 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Total anggaran untuk IKN, termasuk tahun 2022 dan 2023, menjadi Rp65,568 triliun pada tahun 2024.
JFA/EFR
Referensi: Emiten News