DKI Jakarta mencatatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Pendapatan daerah ibukota ini hampir mencapai Rp298,35 juta atau hampir 300 juta berdasarkan harga berlaku yang berarti setiap individu di wilayah tersebut memiliki pendapatan sekitar Rp24,86 juta per bulan.
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana PDRB per kapita DKI Jakarta mencapai Rp274,51 juta pada 2021 dan Rp262,61 juta pada 2020. Namun, angka PDRB per kapita pada 2020 justru lebih kecil dibandingkan 2019 yang mencapai Rp266,79 juta. Penurunan ini merupakan akibat dari pandemi covid-19 yang sempat memperlambat ekonomi negara.
Walau ada penurunan di 2020, dalam tiga tahun terakhir, DKI Jakarta telah secara konsisten menjadi provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia.
Setelah DKI Jakarta, Kalimantan Timur menduduki peringkat kedua dengan PDRB per kapita 2022 sebesar Rp238,7 juta. Di peringkat ketiga, Kalimantan Utara dengan PDRB per kapita sebesar Rp190,61 juta. Keempat, diikuti oleh Riau sebesar Rp149,9 juta dan terakhir Kepulauan Riau sebesar Rp141,7 juta. Lima provinsi tersebut merupakan daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di 2022.
PDRB per kapita sendiri merupakan parameter hasil dari membagi total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya pada tahun tertentu. Tingginya pendapatan per kapita dapat menjadi indikator potensi kemakmuran suatu wilayah.
Pendapatan per kapita hampir 300 juta memang merupakan suatu prestasi. Namun, masih banyak daerah lainnya di Indonesia yang justru angka per kapitanya masih tergolong sangat rendah. Dua diantaranya adalah Maluku dan Nusa Tenggara Timur dengan PDRB per kapitanya senilai Rp28,5 juta dan Rp21,7 juta per tahun.
Implikasi: Terjadi Ketimpangan Besar
Kendati PDRB per Kapita DKI Jakarta hampir 300 juta kami melihat hal tersebut tidak serta merta membuat Jakarta sebagai daerah yang makmur bagi penduduknya. Pasalnya, masih ada kesenjangan apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinannya.
Headline Menarik Lainnya: CEO TikTok Temui Mendag RI Sebut Bakal Investasi Miliaran Dolar
What To Do: Pemerintah Perlu Pemerataan Ekonomi di Daerah
TU Research Analyst menilai pemerintah perlu terus menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi baik itu di pusat maupun daerah serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kami pun berharap dengan langkah tersebut dapat menangani berbagai ketimpangan, bukan hanya di wilayah Jakarta tapi juga berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
Memang perlu diapresiasi bawah pemerintah saat ini tengah berkomitmen untuk menyelesaikan 200 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 12 Program Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai Rp5.481,4 triliun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, kami sangat berharap proyek tersebut bukan hanya menyasar kalangan pebisnis belaka, melainkan masyarakat secara luas.
Pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan secara optimal di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Selain dari sisi infrastruktur, kami sendiri melihat pemerintah bisa mengoptimalkan pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, kesempatan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemerataan kesempatan kerja. Dengan begitu, diharapkan mampu meningkatkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di seluruh daerah.
Dikutip dari berbagai sumber
WDN/RMK/EFR
