Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Progresif Ekspor Nikel

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarinves) Septian Hario Seto mengatakan, pada Selasa (30/5), pemerintah menunda pungutan pajak progresif untuk ekspor produk olahan bijih nikel hingga indeks harga acuan nikel Indonesia rampung pada akhir tahun ini.

Ia menyebut indeks harga nikel yang sedang dirancang dapat digunakan sebagai acuan untuk menghitung royalti dan besaran pajak ekspor nikel ke depannya. Saat ini, pemerintah sedang meminta proposal dari masing-masing penyedia indeks.

Pihaknya mengklaim pembentukan indeks tersebut merupakan respons atas insiden suspensi perdagangan nikel oleh London Metal Exchange (LME) selama seminggu pada Maret 2022, setelah harga komoditas tersebut melonjak hingga menyentuh US$100.000 per ton.

Selain itu, indeks harga nikel dari Indonesia ditujukan untuk mengakomodir produk nikel kelas 2 atau nikel untuk stainless steel. Saat ini, indeks nikel di LME hanya mengakomodir harga jual produk nikel untuk baterai.

Nantinya, indeks harga nikel Indonesia kemungkinan akan berisi NPI, mixed hydroxide precipitate (MHP), dan nikel matte.

Implikasi: Indeks Berpotensi Tingkatkan Nilai Tambah Nikel

TU Research Analyst melihat pemerintah Indonesia sebelumnya dikabarkan tengah mengkaji kebijakan pemberlakuan pajak ekspor nikel sebagai salah satu langkah untuk mengurangi pengiriman bahan mentah ke luar negeri dan mendukung upaya hilirisasi mineral.

Pemerintah sendiri, kami melihat, telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020. Langkah ini kami harapkan dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi produk nikel hingga US$35 miliar per tahun

Namun, pelarangan ekspor tersebut mendapatkan tantangan setelah Indonesia kalah dalam sengketa gugatan Uni Eropa di WTO. Atas keputusan tersebut, Indonesia telah secara resmi mengajukan banding.